TEMPO.CO, Jakarta - Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Malinau 6 megawatt (MW) di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara hingga akhir Juni 2020, sudah mencapai 93,42 persen. Sebelumnya, proyek ini sempat mengkrak pada 2016 karena lonjakan biaya proyek akibat depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Menjadi harapan dan tugas kami untuk segera menyelesaikan pembangunan PLTU Malinau ini sesuai target waktunya," kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim), Muhammad Ramadhansyah, dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad, 5 Juli 2020.
PLTU Malinau adalah bagian dari proyek listrik di daerah terpencil. PLTU ini menjadi satu dari 34 proyek mengkrak yang pernah disinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2016 lalu. PLTU Malinau ini sedianya beroperasi pada September 2014. Namun pembangunan berhenti pada tahap 55,69 persen.
Kontraktor proyek, konsorsium PT PAL (Persero) dan PT Wasita Karya (Persero) Tbk merugi karena biaya proyek membengkak setelah kurs dolar AS naik. Sehingga, PLN saat itu sempat meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proyek ini.
Lebih lanjut, Ramadhansyah yakin proyek ini rampung akhir 2020. Sebab, dua infrastruktur lainnya juga telah siap beroperasi untuk mengintegrasikan daya dari sistem interkoneksi Kalimantan. Keduanya yaitu Gardu Induk (GI) 150 kV Malinau dan Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tidang Pale, Malinau.
Dengan begitu nantinya biaya operasi PLN di daerah ini diharapkan bakal turun hingga Rp 4,9 miliar per bulan. Selain itu, PLTU Malinau juga akan menambah keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Malinau.
Adapun saat ini, masyarakat Malinau masih menggunakan setrum dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Maka setelah PLTU rampung, PLN pun akan mulai mengurangi penggunaan PLTD.
